Bank BUMN Lepas dari Jeratan Kredit Bermasalah

 Rabu, 23 januari 2008 | 04:22 WIB

Jakarta, Kompas – Setelah Bank Mandiri, kini giliran BNI yang secara resmi lepas dari pengawasan intensif Bank Indonesia.

Per Desember 2007, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) neto BNI sebesar 3,7 persen, di bawah batas minimum yang diwajibkan BI, yakni 5 persen.

”Pada tanggal 17 Januari 2008, kami sudah mendapat surat dari BI yang menyatakan BNI telah dikeluarkan dari pengawasan intensif karena NPL netonya telah di bawah 5 persen,” kata Direktur Utama BNI Sigit Pramono, Senin (21/1) di Jakarta.

Adapun NPL gross BNI (sebelum dikurangi provisi) sekitar 7 persen. Bank BUMN lainnya, seperti BRI dan BTN, selama ini tidak terkendala NPL. NPL net BRI per September 2007 sebesar 1,39 persen, sementara BTN di bawah 3 persen.

Dengan demikian, BI tidak lagi mengawasi secara ketat persoalan NPL BNI. Salah satu bentuk pengawasan intensif adalah kewajiban melaporkan program restrukturisasi secara berkala.

Menurut Sigit Pramono, saat ini BNI bisa lebih fokus mengembangkan bisnis terutama penyaluran kredit.

Dia mengatakan, BNI menempuh dua cara dalam menurunkan rasio NPL. Pertama, secara langsung menurunkan nominal NPL melalui program restrukturisasi. Kedua, menggenjot penyaluran kredit sehingga secara matematis rasio NPL juga akan turun.

Selama 2007, kredit BNI (prognosa) tumbuh sekitar 32 persen dari Rp 66 triliun pada akhir 2006 menjadi Rp 88 triliun.

Komposisi kredit BNI terdiri dari 43 persen UMKM produktif, 40 persen korporasi, 15 persen konsumsi, dan 2 persen syariah.

Adapun dana pihak ketiga (DPK) naik dari Rp 135,8 triliun pada akhir 2006 menjadi Rp 147 triliun pada akhir 2007. Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio/LDR) menjadi 60 persen.

Laba bersih BNI per akhir 2007 secara prognosa sekitar Rp 2,3 triliun atau meningkat 20 persen dibanding akhir 2006. Kondisi itu membuat rasio pendapatan terhadap ekuitas (return on equity/ROE) menjadi lebih dari 20 persen. Adapun margin bunga bersih sekitar 5,1 persen.

Sigit juga mengatakan, proses transformasi BNI yang dimulai sejak 2004 mulai menunjukkan hasil. Indikasinya terlihat dari pertumbuhan kredit yang cukup pesat di sektor UMKM.

Tahun 2008, BNI berencana memacu pertumbuhan kinerja lebih cepat. Strateginya, BNI juga akan melakukan pertumbuhan anorganik melalui akuisisi dan merger.

Akuisisi akan dilakukan terhadap bank-bank lokal yang kuat di segmen UMKM.

Enggan menyimpan di bank

Sementara itu, BI bersama industri perbankan berkomitmen menjadikan tahun 2008 sebagai tahun gerakan edukasi kepada masyarakat dengan tema ”Ayo ke Bank”.

”Program edukasi diharapkan mampu membangun minat masyarakat pada perbankan dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa bank serta kesadaran akan hak dan kewajiban,” kata Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad.

Komitmen tersebut salah satunya akan dituangkan dalam sosialisasi ”Tahun Gerakan Edukasi Perbankan 2008” pada tanggal 27 Januari 2008 di Lapangan Monas dan akan dihadiri Ibu Negara Ny Ani Bambang Yudhoyono.

Berdasarkan hasil survei tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan dan perbankan oleh BI dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia diketahui beberapa hal.

Pertama, masih banyak anggota masyarakat yang enggan menyimpan uangnya di bank. Terbukti, 83 responden lebih memilih menyimpan uangnya secara tradisional daripada di bank.

Kedua, 20 persen responden yang belum mengetahui fungsi bank syariah.

Ketiga, sebanyak 16,2 persen responden yang tidak mengetahui bahwa saldo tabungannya dapat berkurang karena hal-hal lain selain penarikan tabungan. (FAJ)

~ by jogjasmart on January 25, 2008.